Trending

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Era Presiden Prabowo Subiyanto Sebagai Strategi Untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Preventif dan Tantangannya di Indonesia

Oleh: Puji Eddi Nugroho, Ph.D.

Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Kendala ekonomi, geografis, serta kurangnya informasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Sebagai bagian dari program prioritas nasional, PKG berperan strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, program ini membantu mencegah beban biaya kesehatan yang tinggi di masa depan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional. 

Program PKG tersebut adalah dalam rangka untuk implementasi arah Pembangunan Kesehatan dalam Visi Misi Presiden Terpilih Tahun 2024 – 2029, Misi Asta Cita nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. (Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional). Disamping itu untuk mewujudkan Program Hasil terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win nomor 8, yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten. 

Selain sebagai program prioritas, PKG juga masuk dalam kategori Quick Win, yaitu program yang hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Melalui layanan kesehatan yang cepat, mudah diakses, dan tanpa biaya, pemerintah berhasil memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat secara langsung. Ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru, tetapi juga memperkuat fondasi sosial menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan demikian, pelaksanaan PKG menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam merealisasikan visi Asta Cita, sekaligus menjadi bukti nyata dari keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain itu juga program PKG sebagai pelaksanaan Program Prioritas nomor 7, yaitu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.


Permasalahan

Permasalahan kesehatan terutama kasus kematian yang terjadi di Indonesia sebagian besar merupakan kasus yang dapat dicegah Penyebab kematian utama per kelompok usia. Situasi Kesehatan Indonesia Terdapat beban masalah kesehatan pada seluruh siklus kehidupan. Kelompok Bayi, Balita dan Anak Pra-Sekolah mengalami kasus stunting sebesar 21,5%. Kelompok Anak Sekolah dan Remaja mengalami anemia sebesar 15.6% dan kesehatan jiwa sebesar 34.9%. Untuk masyarakat kelompok dewasa dan Lansia berkontribsui mengalami obesitas sebesar 23.4%, hipertensi sebesar 30.8% dan gula sebesar 24,3%. Namun, baru 39,8 % yang telah mengikuti skrining penyakit tidak menular,

Sementara penduduk usia lebih dari 20 tahun terdata 80,82% tidak pernah mengukur lingkar perut; 62,6% tidak pernah periksa gula darah; 61,6% tidak periksa kolesterol; 36,61% tidak pernah memantau Berat Badan; 32,6% tidak pernah mengukur tekanan darah.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam rangka Pencegahan & Deteksi Dini diharapkan tidak terjadi sakit dengan manajemen faktor risiko dan pencegahan bila sakit terdeteksi di fase awal agar dapat dikelola dan tidak menyebabkan keparahan/kematian.


Tujuan dan Sasaran 

Implementasi PKG secara spesifik menyasar berbagai kelompok strategis seperti anak sekolah, ibu hamil, warga yang berulang tahun, serta kelompok rentan lainnya. Pada anak sekolah, PKG bertujuan memastikan tumbuh kembang optimal melalui pemeriksaan rutin gizi, kesehatan gigi, dan deteksi dini penyakit menular. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin PKG membantu mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan melahirkan, memastikan ibu dan bayi tetap sehat dan aman.

Warga yang berulang tahun mendapatkan akses istimewa berupa pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara gratis sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah. Program ini juga menjangkau kelompok lanjut usia, masyarakat kurang mampu, dan masyarakat di daerah terpencil untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam layanan kesehatan.

Melalui pendekatan inklusif ini, PKG tidak hanya menyediakan layanan kesehatan tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif. Langkah konkret ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera dalam jangka panjang.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit di seluruh Indonesia, dengan target menjangkau sekitar 60 juta orang pada tahun 2025. 

Pelaksanaan PKG dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Posyandu, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak usia sekolah, layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berulang tahun, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. 

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan implementasi nyata Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesehatan preventif masyarakat secara inklusif. Untuk pelaksanaan PKG di tahun berikutnya, pemerintah direkomendasikan untuk meningkatkan investasi pada fasilitas kesehatan terutama di wilayah terpencil, serta melakukan redistribusi tenaga medis agar lebih merata. Selain itu, integrasi sistem informasi kesehatan berbasis teknologi perlu dipercepat untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data. Kolaborasi lintas sektor antara pusat, daerah, dan pihak swasta perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan program. Terakhir, kampanye edukasi kesehatan preventif harus diperluas untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam PKG. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengatasi kendala sekaligus memperkuat efektivitas dan dampak program di masa depan.

Pelaksanaan Program PKG direncanakan pada 3 katagori, yaitu PKG Ulang Tahun, PKG Sekolah, dan PKG Khusus. Program PKG Ulang Tahun mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dan diberikan kepada masyarakat di luar usia sekolah pada rentang waktu 1 bulan setelah berulang tahun. PKG tersebut diselenggarakan di puskesmas dan klinik. Dengan konsep Kado Sehat di Hari Ulang Tahun, dengan sasaran semua warga yang terdata ulang tahun di bulan berjalan. Pelaksanaannya dilakukan di Puskesmas. Dengan mekanisme pendaftaran dan undangan digital/cetak untuk datang ke PKG sebagai bentuk “kado dari pemerintah”. Layanan yang diberikan antara lain berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, konsultasi gizi. Kemudian, ddapat dikombinasikan dengan voucher pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk cek kesehatan rutin setiap tahun.

Untuk program PKG Sekolah, akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2025 yang sasarannya adalah anak di usia sekolah (Siswa SD, SMP, dan SMA). Program PKG sekolah tersebut diselenggarakan di sekolah oleh tim medis puskesmas, kerja sama Dinas Kesehatan & Dinas Pendidikan. Kegiatannya meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gigi, mata, telinga, dan postur tubuh serta edukasi perilaku hidup bersih & sehat (PHBS), gizi seimbang, anti rokok/narkoba.

Sementara itu, program PKG Khusus merupakan program yang diberikan pada ibu hamil, balita, dan lansia sesuai dengan jadwal yang ditentukan di puskesmas dan posyandu. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah kesehatan sejak dini (karies, gizi buruk, rabun) dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Untuk sasaran ibu hamil (terutama trimester 1 dan 3), dilakukan melalui posyandu, puskesmas, atau mobil layanan keliling. Pemeriksaannya meliputi tekanan darah, Hb, berat badan, status gizi, deteksi risiko kehamilan (preeklamsia, anemia). Dilakukan pula penyuluhan tentang gizi seimbang, kesehatan ibu & bayi dan pembagian diberi buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan paket edukasi. Kegiatan ini bermanfaat untuk mendeteksi dini risiko kehamilan  dan meningkatkan kepatuhan pemeriksaan rutin selama kehamilan.

PKG untuk lansia, dengan sasaran warga usia 60 tahun ke atas. Pelaksanaannya dilakukan di posyandu lansia, balai RW, atau door-to-door (untuk lansia tidak mobile). Lingkup pemeriksaan antara lain meliputi pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah, mata, pendengaran, dan pemeriksaan risiko jatuh. Kegiatan ini bermanfaat untuk menurunkan risiko komplikasi penyakit kronis dan menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.


Sumber Pendanaan

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan termasuk dalam program prioritas nasional serta quick win di sektor kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,4 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp1,2 triliun yang ditransfer ke daerah. 

Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan PKG, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, warga yang berulang tahun, serta kelompok sasaran lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan PKG tersebut, Pemerintah pusat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber-sumber pendanaannya. Antara lain melalui  Dana Alokasi Khusus Nonfisik khususnya jenis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum Earmarked bidang kesehatan.

Mulai tahun 2022, sebagian DAU ditentukan penggunaannya, termasuk untuk bidang kesehatan. Program PKG bisa didanai melalui alokasi DAU ini jika sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Komponen kegiatan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar, kegiatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Seperti contoh pemerintah daerah dapat menggunakan DAU bidang kesehatan untuk kegiatan skrining massal penyakit tidak menular (seperti diabetes dan hipertensi) sebagai bagian dari PKG.

Kemudian Program PKG dapat didanai dari BOK yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik. Dana ini ditujukan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Komponen kegiatan terkait dengan promosi kesehatan, deteksi dini, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan luar gedung seperti posyandu keliling dan pemeriksaan keliling. Seperti contoh Puskesmas melakukan PKG di desa-desa terpencil dengan dana BOK untuk membiayai transportasi, tenaga medis, dan logistik kegiatan.

Disamping itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Subbidang Kesehatan dapat mendukung pelaksanaan PKG tersebut pengadaan alat kesehatan. Komponen terkait Pengadaan alat untuk pemeriksaan kesehatan (seperti tensimeter, alat tes gula darah, dll), rehabilitasi/peningkatan fasilitas puskesmas keliling atau mobile clinic. Seperti contoh Pemerintah daerah mengadakan mobil keliling pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan DAK Fisik Kesehatan.


Selain itu pula, jika pelaksanaan PKG dilakukan di desa dan menjadi prioritas lokal sesuai musyawarah desa, maka Dana Desa juga dapat digunakan untuk komponen kegiatan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan bagi kelompok rentan dan miskin. Sebagai contoh Pemerintah desa bersama puskesmas mengadakan PKG untuk ibu hamil dan lansia dengan Dana Desa.

Dengan dukungan anggaran yang signifikan dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak, PKG diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.


Startegi Implementasi 

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diarahkan secara segmentatif, khusus bagi orang yang berulang tahun, ibu hamil, anak sekolah, dan lansia merupakan strategi inovatif dan inklusif. Ini dapat meningkatkan engagement, kesadaran kesehatan, serta efisiensi pelayanan publik berbasis momentum hidup masyarakat.

Pelaksanaan PKG mengikuti Siklus Hidup: Bayi baru lahir (2 hari), balita dan anak usia pra sekolah (1-6 tahun), usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), dewasa (18-59 tahun), dan lansia (>60 tahun) dengan memanfaatkan 3 antara lain (i) PKG Ulang Tahun dibagi sesuai siklus hidup dan dilaksanakan di Puskesmas dan Klinik Swasta (Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama/FKTP); (ii) PKG pada Anak Usia Sekolah dan Remaja dan dilaksanakan di Sekolah saat Tahun Ajaran Baru Juli 2025; dan (iii) Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Ulang Tahun.

Kapasitas atau kemampuan Pelayanan Kesehatan Primer untuk PKG, sebagian besar Pelayanan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun dapat dilayani di Puskesmas dan Klinik Swasta (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP). Masih diperlukan penguatan Puskesmas untuk mampu melayani PKG secara berkelanjutan. Sementara rasio Penduduk ideal per Puskesmas sebesar 1 : 30.000 penduduk Jarak desa terjauh daerah tidak terpencil : 1 jam Jarak desa terjauh daerah terpencil sangat terpencil : 2 jam. Disamping itu masih terdapat 40% (4.065 Puskesmas) belum terisi lengkap 9 jenis tenaga kesehatan. Dan Desa/Kelurahan Tanpa Pustu/Poskesdes masih terdapat 26.642 Desa tanpa Pustu/Poskesdes, dimana Provinsi Aceh dengan jumlah Desa/Kel tanpa Pustu/Poskesdes terbanyak

Kebutuhan Anggaran Skrining Kesehatan berasal dari tambahan anggaran dipenuhi dari APBN top-up program quick win PKG. Untuk keberhasilan pelaksanaan program tersebut perlu dukungan yang diharapkan antara lain (i) Gubernur mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG; (ii) Bupati/Wali Kota mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG; dan (iii) Gubernur dan Bupati/Walikota mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG.


Kendala atau Tantangan

Program ini berhasil menjangkau anak sekolah, ibu hamil, warga berulang tahun, serta kelompok rentan lainnya, yang secara nyata meningkatkan kesadaran pentingnya deteksi dini penyakit. Namun, dalam pelaksanaannya, PKG menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, distribusi tenaga medis yang tidak merata, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen data kesehatan.


Posting Komentar