Berita Media - Hari ke-47 Menkeu Purbaya : “Koreksi Kebijakan, Sinergi Fiskal, dan Arah Kemandirian Ekonomi”

📅 26 Oktober 2025

Sintesa ini merangkum perkembangan kebijakan dan isu yang berkaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari ke-47 masa jabatannya, berdasarkan pemberitaan dari berbagai media nasional pada tanggal 26-Oktober-2025.

Beberapa tema utama yang muncul meliputi upaya pengetatan disiplin fiskal, sinkronisasi keuangan pusat dan daerah, penanganan proyek infrastruktur strategis, perbaikan sistem digital perpajakan (Coretax), serta kebijakan sosial ekonomi terkait daya beli dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada langkah Kemenkeu dalam memperkuat pengawasan terhadap dana daerah mengendap, pembiayaan desa, serta penegakan aturan terhadap praktik impor ilegal.

Keseluruhan dinamika ini menggambarkan arah konsolidasi fiskal pemerintah, dengan fokus pada efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, dan kemandirian teknologi administrasi keuangan negara.

1. Penyesuaian Kebijakan Fiskal

Kementerian Keuangan melaksanakan langkah korektif terhadap sejumlah kebijakan dan program belanja negara. Langkah yang dilakukan antara lain:

Penarikan likuiditas sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas sektor riil.
Peninjauan ulang efektivitas belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap kurang produktif.
Pembatasan dukungan fiskal terhadap proyek non-prioritas seperti kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan investasi lembaga pengelola dana.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki keseimbangan antara belanja publik dan efektivitas program ekonomi nasional.

2. Dana Daerah Mengendap dan Respons Pemerintah Daerah

Kemenkeu mencatat adanya Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di bank hingga September 2025. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa rendahnya serapan belanja daerah menjadi salah satu penyebab dana belum digunakan secara optimal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons dengan menyebut bahwa penyimpanan dana dalam bentuk giro merupakan langkah kehati-hatian sesuai prinsip prudential finance.

Menurutnya, bentuk simpanan tersebut memungkinkan fleksibilitas pencairan sesuai kebutuhan pembangunan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai perlunya sinkronisasi fiskal antara pusat dan daerah agar dana yang mengendap dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk kegiatan ekonomi produktif.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkeu dan Kemendagri untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah.

3. Koordinasi Kemendagri dan Kemenkeu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesepakatan untuk memperkuat sinergi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong penggunaan anggaran daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Pakar kebijakan publik menilai kerja sama ini berpotensi menghasilkan sistem pelaporan fiskal yang lebih terintegrasi antara pusat, daerah, dan lembaga keuangan.

Rencana pembentukan portal fiskal nasional menjadi bagian dari upaya tersebut.

4. Proyek Kereta Cepat dan Pembiayaan Infrastruktur

Pemerintah China menyatakan kesediaan membantu Indonesia dalam restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Nilai proyek mencapai sekitar US$7,27 miliar, sebagian besar dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa dana publik tidak akan digunakan untuk membayar kewajiban utang proyek tersebut.

Restrukturisasi akan ditangani oleh Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola aset BUMN.

Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan proyek strategis dengan menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.

5. Reformasi Sistem Pajak Digital (Coretax)

Kemenkeu melakukan evaluasi terhadap sistem Coretax yang dikembangkan oleh konsorsium LG CNS–Qualysoft.

Dari hasil pemeriksaan internal, ditemukan sejumlah kendala teknis dan keterbatasan dalam kualitas pengembangan perangkat lunak.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan peran tenaga ahli dalam negeri dan mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing dalam pengelolaan sistem digital perpajakan.

Langkah ini diharapkan memperkuat keamanan siber dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan nasional.

6. Kebijakan Pajak, Daya Beli, dan Perlindungan Sosial

Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan tarif pajak atau cukai pada tahun 2026, bahkan mempertimbangkan penyesuaian PPN agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah menambah Rp20 triliun dana operasional untuk BPJS Kesehatan, meningkatkan total alokasi menjadi Rp69 triliun.

Penyesuaian iuran BPJS akan dikaji kembali setelah pertumbuhan ekonomi stabil di atas 6%.

Kebijakan ini berorientasi pada perlindungan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional.

7. Pembiayaan Desa dan Program Kopdes Merah Putih

Pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi koperasi desa melalui program Kopdes Merah Putih.

Dana sebesar Rp200 triliun telah disediakan di perbankan dengan bunga rendah sekitar 2%.

Pengamat ekonomi menyarankan agar pembiayaan dilakukan secara bertahap dan berbasis kinerja, dengan sistem pengawasan risiko berlapis untuk menjaga keberlanjutan program.

8. Pengawasan Impor dan Perdagangan Ilegal

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi untuk memperketat pengawasan terhadap impor barang ilegal, termasuk pakaian bekas (thrifting), baja, dan produk rokok.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat tata niaga nasional.

Pemerintah berencana menutup akses bagi importir yang terlibat pelanggaran serta memastikan pasokan produk lokal dapat menggantikan barang ilegal di pasar domestik.

Kadin dan HIMKI menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini karena dinilai dapat melindungi industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal.

9. Transparansi Anggaran Kementerian

Dalam keterangan kepada media, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran kendaraan dinas kementerian, termasuk pengadaan kendaraan Maung untuk para pejabat, telah dialokasikan sesuai prosedur.

Kemenkeu menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan dan mekanisme perencanaan resmi.

10. Layanan Aduan Publik “Lapor Pak Purbaya”

Kanal Lapor Pak Purbaya yang diluncurkan pertengahan Oktober telah menerima lebih dari 28 ribu laporan masyarakat terkait pelayanan perpajakan dan kepabeanan.

Kemenkeu menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang terverifikasi dengan mekanisme pemeriksaan internal.

Nomor kontak resmi untuk konfirmasi aduan ditetapkan tunggal guna mencegah penyalahgunaan informasi.

11. Kesimpulan

Periode 47 hari pertama kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan arah kebijakan fiskal yang menitikberatkan pada:

Penegakan disiplin dan efisiensi belanja publik;
Penguatan koordinasi antara pusat dan daerah;
Reformasi digitalisasi sistem keuangan negara;
Perlindungan daya beli masyarakat dan jaminan sosial;
Pengawasan perdagangan dan pengendalian praktik ilegal.

Langkah-langkah tersebut masih berada pada tahap konsolidasi awal, namun menunjukkan pola kebijakan yang berorientasi pada transparansi, kehati-hatian fiskal, dan peningkatan kinerja kelembagaan.

Link Berita :

Trending

Click one of the agents below to chat on WhatsApp

fiskaldaerah.com

Search Suggest