Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengarahkan agar dalam penyusunan anggaran SKPD memperhatikan efektivitas dan efisiensi dengan ukuran analisis standar belanja. Tidak adanya turunan terkait petunjuk teknis, sanksi, dan kejelasan wewenang pembinaan terkait dengan ASB mengakibatkan (i) respon yang berbeda terhadap aturan, (ii) tidak ada standardisasi penyusunan ASB, dan (iii) kurangnya keyakinan pengambil keputusan atas keuntungan penerapan ASB.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana model ASB di daerah dengan cara membandingkan antara teori-teori tentang ASB dengan ASB yang dibuat oleh daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi data ASB dan hasil kajian tentang ASB. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan desriptif komparatif terhadap metadata ASB daerah, teori-teori ASB, data hasil wawancara dan hasil kajian ASB.
Hasil analisis menunjukan bahwa secara terdapat dua jenis pendekatan model ASB di daerah yaitu model ASB dengan pendekatan perilaku biaya dan model ASB dengan pendekatan SBK Kementerian Keuangan. Model ASB dengan perilaku biaya adalah model yang paling banyak digunakan di daerah. Model ini memiliki kekurangan ketika satu jenis kegiatan dalam implementasinya memiliki banyak karakter yang berbeda-beda sehingga akan menimbulkan inefisiensi penganggaran yang berlawanan dengan maksud pembuatan ASB. Secara umum, model ASB dengan pendekatan SBK memiliki tingkat fleksibelitas, kemudahan, dan akurasi yang lebih tinggi.
Analisis Lengkap berikut